Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyambut baik pembentukan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Banda Aceh, dan siap mendukung program-program kerja pengurusnya ke depan dalam rangka membumikan ekonomi syariah di Banda Aceh.
Hal tersebut disampaikan Aminullah saat menerima kedatangan Ketua MES Banda Aceh T Angkasah Djuned beserta jajaran pengurus MES Banda Aceh di balai kota, Jumat (22/9/2017). “Semoga MES Banda Aceh bisa menjadi pilot project bagi kabupaten/kota lain di Aceh.”
“Dan dalam waktu dekat akan kita ajukan ke MES Pusat agar para pengurus MES Banda Aceh yang telah terpilih dalam Muslub beberapa waktu yang lalu ini, dapat dilantik segera sehingga dapat bekerja dengan optimal,” kata wali kota yang juga menjabat Ketua MES Aceh ini.
“Untuk lokasi pelantikan nantinya saya usulkan di Pendopo Wali Kota, sekaligus kita rangkai dengan seminar mengenai ekonomi syariah. Peserta seminarnya kita fokuskan undangannya kepada para pengusaha dan pedagang yang ada di Banda Aceh,” katanya.
Pada kesempatan itu, Aminullah juga menyatakan komitmen Pemko Banda Aceh untuk menerapkan konsep ekonomi syariah di berbagai sektor, termasuk di dunia perbankan. “Secara perlahan tapi pasti, penetrasi terus kita lakukan untuk itu. Dan Alhamdulillah beberapa bank besar saat ini telah memiliki unit syariahnya. Bahkan sejak 2016 lalu Bank Aceh telah full menerapkan sistem syariah,” katanya lagi.
Sementara itu, Ketua MES Banda Aceh T Angkasah Djuned menyebutkan pembentukan MES di seluruh dearah di Indonesia merupakan instruksi dari Pengurus Pusat MES di Jakarta. “Sebenarnya MES Banda Aceh dulunya sudah pernah ada namun sempat vakum lama, dan oleh Pak Wali diminta agar dibentuk kembali,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya kata T Angkasah, mengharapkan agar dapat dilibatkan dalam setiap kegiatan kota terutama yang berhubungan dengan ekonomi. “Kami sangat mengharapkan support dari Pak Wali agar MES sebagai tulang punggung gerakan membumikan ekonomi syariah bisa benar-benar nyata hadir di tengah-tengah masyarakat.”
Menurutnya, saat ini masih banyak isu soal ekonomi syariah yang harus direspon oleh para pihak terkait. Isu-isu tersebut antara lain mengenai sertifikasi halal rumah makan atau restoran, konsep Warkop syariah, hingga pematokan harga tinggi atas barang atau jasa bagi orang luar/wisatawan ke Aceh.
“Adapun tugas besar MES Banda Aceh dalam waktu dekat di antaranya mengawal proses pembahasan Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah di DPRA, dan memberantas praktik rentenir yang masih merajarela di pasar-pasar tradisional yang ada di Banda Aceh,” pungkasnya.