MPU Banda Aceh Periode 2019-2024 Dikukuhkan

Tgk Damanhuri Basyir M Ag terpilih sebagai Ketua MPU Kota Banda Aceh masa khitmad 2019-2024. Pengukuhan Tgk Damanhuri sebagai Ketua, Tgk H Tu Bulqaini sebagai Wakil Ketua I, Tgk Syibral Malasyi sebagai Wakil Ketua II serta 15 anggota MPU kota dilakukan Minggu (17/3/2019) malam di Aula Lantai IV Gedung Mawary Nurdin, Balai Kota Banda Aceh.

Kepengurusan MPU Kota masa khitmad 2019-2024 ini dikukuhkan oleh Ketua MPU terpilih dengan membaca sendiri naskah sumpah yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Ketua MPU Provinsi Aceh, Tgk Muslim Ibrahim dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Jasri.

Turut hadir pada acara pengukuhan ini, Imam Besar Masjid Raya Banda Aceh, Tgk Azman Ismail, Wakil Wali Kota, Zainal Arifin, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto, Kajari Banda Aceh, Erwin Desman, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Suwono, Sekdakota Banda Aceh, Bahagia, para Asisten dilingkungan Setdakota, para Kepala SKPK jajaran Pemko, para Camat, para Imum Mukim dan sejumlah tokoh masyarakat kota.

Pengukuhan ini dilakukan dalam sidang paripurna istimewa yang dipimpin Plt Ketua MPU Kota Banda Aceh, Tgk Faisal Ali. Saat membuka sidang paripurna ini, Lem Faisal didampingi Kepala Dinas Syariat Islam, Alizar dan Kankemenag Kota, Asy’ari. Alizar, Asy’ari dan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto merupakan anggota Steering Committee (SC) yang bertugas menyelenggarakan Musyawarah Ulama kota beberapa waktu yang lalu.

Kata Lem Faisal Ali, 18 anggota MPU Kota Banda Aceh terpilih dari hasil musyawarah yang digelar pada hari Rabu tanggal 6 Maret lalu di Gedung ITLC Banda Aceh.

“Yang dikukuhkan ini merupakan hasil dari musyawarah beberapa waktu lalu. Terpilih anggota 18 orang, 9 orang dari utusan ulama Kecamatan dan 9 orang lagi ulama dan cendikiawan utusan Pemko Banda Aceh,” ungkap Lem Faisal Ali saat memimpin sidang.

Lem Faisal, yang ditunjuk oleh Ketua MPU Provinsi Aceh menggelar musyawarah ulama kota mengucapkan apresiasi kepada Wali Kota dan Forkopimda Banda Aceh atas kerjasama dan dukungan penuh sehingga sukses menggelar musyawarah untuk melahirkan kepengurusan baru MPU Kota Banda Aceh menyusul terjadinya kevakuman lembaga tersebut dalam setahun terakhir.

“Dengan dukungan penuh Wali Kota, Pemko dan Forkopimda, Alhamdulillah kita telah bekerja maksimal menyukseskan musyawarah. Hasilnya kita telah mendapatkan 18 anggota MPU yang akan bertugas menjalankan program kerja MPU Kota masa khidmat 2019-2024,” ujar Lem Faisal.
Formasi Forkopimda Sudah Lengkap

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyambut baiknya lahirnya kepengurusan MPU Banda Aceh. Katanya, saat ini formasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah terisi lengkap.

“Semoga sinergitas umara dan ulama semakin menguatkan kita dalam menjalankan program program terhadap penegakan syariat Islam. Selama ini terasa ada yang kurang, tapi sekarang sudah lengkap,” ujar Aminullah.

Sebagai mitra pemerintah, MPU berfungsi memberikan saran pendapat dan pertimbangan bagi pemerintah kota dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang berazaskan syariat Islam.

“Akan seiring sejalan, bahu membahu bekerjasama menambah kekuatan dalam penegakan syariat Islam dengan nasehat dan fatwa fatwa dari MPU,” sebut Aminullah.

Dengan pengukuhan tersebut, Wali Kota berharap MPU Kota Banda Aceh dapat langsung menjalankan perannya sesuai Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 tentang penyelenggaraan keistimewaan, yaitu fungsi MPU memberikan pertimbnagan terhadap kebijakan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

Ketua MPU Provinsi Aceh Sebut Dihuni Orang–orang Hebat

Ketua MPU Provinsi Aceh, Prof DR Tgk Muslim Ibrahim mengingatkan Ketua, Wakil Ketua dan anggota MPU Kota Banda Aceh yang baru terpilih akan tugas tugas yang sudah menunggu.

“Alhamdulillah dengan dukungan Forkopimda kota sudah terpilih dan sudah ada kepengurusan baru. Tugas sudah menunggu di depan, tapi Saya sangat yakin karena MPU Kota ini dihuni orang orang hebat,” ujar Tgk Muslim Ibrahim.

Dari isu yang beredar di luar, tugas yang paling berat adalah terkait dengan isu isu budaya luar yang dikhawatirkan akan mengikis aqidah generasi-genarasi Banda Aceh.

“Saya dengar mulai ada akad nikah tanpa wali, ini tidak ada dalilnya. Ini tugas MPU untuk menertibkan segera. Harus dihentikan dari awal sebelum berkembang,” pinta Tgk Muslim Ibrahim.

Dalam kesempatan ini, Tgk Muslim Ibrahim mengajak semua pihak untuk mendukung kepengurusan MPU dibawah komando Tgk Damanhuri Basyir. MPU juga diminta mampu berjalan beriringan dengan pemerintah dalam menyukseskan program program pembangunan. (mkk)